oleh Josef Prijotomo

 

Tidak cukup jelas, bagaimanakah penginggrisan dari ruang bersama itu. Mengapa diinggriskan? Terutama adalah karena sumber yang kita percaya masih yang bahasa Inggris itu. Kita masih malas dan mentololkan diri untuk mengetahui arsitektur dengan berpikir kritis, kita lebih nikmat untuk langsung saja mengunyah dan menelan yang dari bahasa Inggris itu. Public space ataukah common space sebagai penginggrisannya? Di situ kita berhadapan dengan sebidang lahan yang tidak diisi dengan sesuatu bangunan, terletak di tengah-tengah lingkungan yang serba bangunan, sehingga bangunan yang berkeliling itu bagaikan dinding dari public space dan common space itu. Tentu, lingkungan dimana bidang lahan itu berletak adalah sebuah town atau bisa pula city (kita masih tolol, mengindonesiakan keduanya dengan kata ’kota’). Apakah di desa tidak kita temui space seperti itu? Pustaka mengenai Eropa nampaknya tidak menyertakan space itu dalam lingkungan desa (maklum, desa bukan wilayah garap yang memikat bagi para ilmuwan arsitektur dan tata kota)

 

Mengapa tetap ditulis sebagai space, dan bukan ruang? Bahasa Indonesia memiliki ruang dan ruangan. Sungguh tolol kita jikalau keduanya dianggap sama. Mengapa kita tolol, semata-mata karena kita telah mendapat pengesahan sebagai ahli dan sarjana di bidang arsitektur, sedang space adalah salah satu unsur dasar bagi adanya arsitektur. Tidak, keduanya tidak sama, walaupun keduanya diinggriskan dengan cukup satu kata saja, yakni space. Sekarang, kalau space itu kita batasi menjadi ruang saja, maka Prijotomo dan Widyarta telah melontarkan keraguan ada-tidaknya pikiran dan konsep tentang ruang sebagaimana Eropa memilikinya, dan bersumberkan pada Plato. Dalam pandangan Prijotomo dan Widyarta[1], ruang yang dimaksud oleh Plato serta diikuti dengan setia oleh arsitektur Eropa itu adalah ruang yang banyak berkaitan dengan keterlihatan, dan karena itu ruang dikatakan sebagai intangible: ruang sebagai yang ada tetapi tidak terlihat. Dengan menunjuk pada Serat Kandhaning Ringgit Purwa, Prijotomo dan Widyarta menunjuk kentut Semar sebagai asal-usul ruang (kalau Jawa memang mengenal ruang). Mengapa kentut, karena dia tidak terlihat tapi ada. Kentut adalah ruang yang diyakini adanya karena bau dan/atau bunyinya. Jadi, kalau Jawa dianggap memiliki konsep mengenai ruang, maka ruang itu adalah ada yang berkait dengan bunyi dan/atau bau, bukan penglihatan.  Karena tidak terkaitkan pada penglihatan, maka ruang Jawa tak dapat dikatakan sebagai intangible. Ringkas kata, adanya ruang di arsitektur Nusantara masih belum pasti dan meyakinkan adanya.

Arsitektur Nusantara masih lebih menunjuk tempat (penginggrisannya adalah place) daripada ruang. Penggal demi penggal dan petak demi petak lahan maupun rongga di dalam serta di sekitar bangunan memiliki nama sendiri-sendiri, setiap petak memiliki tanda pengenal diri yang tetap. Demikianlah di jawa misalnya, ada pandhapa, pringgitan, dalem, senthong, gandhok, pagongan, sanggar pamujan, lumbung, pawon ataupun kulah. Dalam hal petak itu tanpa atap khususnya, lalu ada kebon, latar, karang atau pekarangan, oro-oro, alun-alun, bulakan atau bulak, dan sudah barang tentu ada pula lapangan. Di Madura ada tanean, di Bali ada natah, di Nusa tenggara Timur ada natas dan ada pula nata. Semua itu menunjuk pada space yang tanpa atap namun memiliki kekhasan dan kekhususan sehingga memiliki namanya sendiri-sendiri, sehingga lebih tepat bila dikatakan sebagai tempat, bukan space sebagai ruang maupun space sebagai ruangan. Tempat-tempat itu tidak terbatas hanya di nagari atau kutha, tetapi juga bisa ada di desa-desa; bisa berada dalam lingkungan hunian masing-masing, tetapi  ada yang berada di antara sekelompok bangunan. Bahkan bulak atau bulakan adalah tempat yang dikelilingi oleh tetumbuhan serta sangat lapang ukurannya.

Begitulah tempat-tempat yang tanpa atap (‘terbuka’) yang dihadirkan dalam lingkungan bangunan (dikecualikan dari sini adalah bulak atau bulakan), dengan sengaja dihadirkan sehingga masyarakat bisa melakukan kontak sosial dan kemasyarakatan, agar masyarakat dapat memiliki kesadaran sebagai sebuah kebersamaan antar warga. Sebutan umum (generalisasi).yang paling memadaiuntuk itu adalah tempat bersama, bukan ruang bersama, bukan public space ataupun common space. .

Tempat-tempat di Nusantara yang tersebutkan tadi masih harus memperoleh kepastian apakah merupakan milik bersama ataukah milik perorangan ataukah milik institusi pemerintah/negara? Di Jawa, alun-alun itu resminya adalah pelataran rumah raja, kraton, dan karena itu merupakan milik perorangan, dalam hal ini adalah raja. Akan tetapi, dengan perkenan dari raja maka alun-alun ini boleh digunakan oleh masyarakat dalam waktu-waktu yang tertentu saja. Sementara itu, ada sejumlah kegiatan dari pihak kraton yang pelaksanaannya juga mengambil tempat di alun-alun, dan karena itu masyarakat diberi perkenan untuk berperan serta. Tidaklah mengherankan bila sehari-harinya alun-alun ini merupakan tempat yang lapang dan senyap. Juga merupakan tempat yang dimiliki pribadi adalah natah di Bali serta tanean di Madura. Untuk Jawa, tempat yang seperti ini adalah latar atau pelataran serta pekarangan. Keadaannya akan lain dengan nata yang di Sumba Barat Daya ataupun Wae Rebo di Flores. Di sana, tempat itu merupakan milik warga serumpun keluarga besar, milik ‘kampung’. Nata lalu merupakan tempat bersama. Walaupun begitu, nata itu tidak dapat digunakan untuk semua kegiatan warga seperti misalnya untuk pasar malam atau panggung pertunjukan setingkat ludruk atau ketoprak. Untuk kegiatan seperti yang tersebutkan terakhir itu, tempatnya adalah pada sebidang lapangan yang berad di luar ‘kampung’. Di lapangan itu pula warga kampung bisa bermain layang-layang, anak-anak melakukan permainan anak, serta antar kampung melakukan kegiatan balap kuda (khususnya di Sumba). Pertanyaannya sekarang, lapangan seperti itu milik siapa? Meskipun pasti bukanlah milik perorangan akan tetapi belum tentu meruakan milik warga, melainkan milik desa atau milik kampung. Yang pasti, dengan adanya lapangan itu, kepemilikan tempat tanpa atap itu bukan lagi milik pribadi. Kepemilikan lalu ikut menjadi penciri dan penanda bagi adanya tempat-tempat tanpa atap yang berbeda.

‘Ruang Bersama’ lalu dipertanyakan: milik bersama ataukah bisa digunakan bersama-sama oleh semua warga? Letak dari ‘ruang’, siapa saja yang boleh menggunakan serta penggunaan yang macam manakah itu,  serta siapakah yang dengan sah merupakan pemiliknya adalah kata-kata kunci yang menjadi penentu bagi pencirian serta penamaan sesuatu tempat yang tanpa atap. Dengan berpegang pada kata kunci itulah kita mencari padanan yang paling jitu untuk public space atau common space. Jika ternyata yang bahasa inggris itu tidak mampu padan dengan yang bahasa Indonesia, lakukanlah pengindonesiaan menjadi public space = ruang publik atau common space = ruang bersama. Dengan pengindonesiaan seperti itulah kita tidak lagu rancu dengan lapangan yang juga merupakan tempat bagi warga masyarakat untuk bergiat. Sudah barang tentu, pandangan dan konsepsi yang mendasari penyebutan demi penyebutan di bahasa inggris wajib diketahui dalam usaha melakukan pengindonesiaan. Bukan mustahil bila pandangan dan konsepsinya sangat berbeda (seperti misalnya kasus space di depan).



[1]  Lihat Prijotomo, Josef et.al (2009): Ruang di Arsitektur Jawa: sebuah Wacana; Wastu lanas Grafika; Surabaya

Popularity: 50% [?]